Kadishut Provsu : Seluruh Lahan yang Sudah Memiliki Sertifikat akan Dikeluarkan dari Lokasi Pembangunan Kawasan Pariwisata Taman Bunga Danau Toba


Humbahas (SIB)-Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Halen Purba menegaskan bahwa pemerintah akan selalu melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat, termasuk kepemilikan lahan yang sudah diolah secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Apalagi kalau tanah itu sudah memiliki alas hak, sama sekali tidak akan diabadikan atau dikuasai oleh negara.

Hal itu ia sampaikan ketika diwawancarai SIB di Doloksanggul, Sabtu (29/7), menanggapi iklan pengumuman studi amdal pembangunan kawasan pariwisata Taman Bunga Danau Toba di rencana lahan Badan Otorita Danau Toba oleh pihak Kementerian Pariwisata Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata yang terbit di media cetak baru-baru ini.

Halen yang saat itu didampingi oleh Sekdakab Humbahas Saul Situmorang mengatakan, pengumuman Kementerian Pariwisata itu masih harus melalui proses panjang, sebab kata dia, pihaknya saat ini masih sedang melakukan pertimbangan dan penataan batas ulang terhadap kawasan yang diusulkan untuk olah oleh Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT). Sehingga sangat dimungkinkan kawasan yang diusulkan oleh daerah, dalam hal ini Pemkab Humbang Hasundutan dan Pemkab Tapanuli Utara akan berobah dan berkurang.

“Biarlah diumumkan. Nanti kan yang mana yang direkomendasikan Provinsi itulah yang menjadi bahan yang kami sampaikan kepada pihak Kementerian Pariwisata. Saat ini, kami sedang kaji dan telaah berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya. Itulah dasar kita untuk merekomendasikan untuk dikelola dan dikembangkan lokasi pembangunan Taman Bunga Danau Toba.Tidak bisa menyimpang dari situ,” kata Halen.

Lebih lanjut Harlen mengatakan, dalam Perpres 81 tahun 2014 itu jelas disebutkan bahwa tujuan penataan ruang kawasan Danau Toba adalah untuk mewujudkan pelestarian Kawasan Danau Toba sebagai air kehidupan (aek natio) masyarakat, ekosistem, dan kawasan kampung masyarakat adat Batak, dan pengembangan kawasan pariwisata berskala dunia yang terintegrasi dengan pengendalian kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta adaptif terhadap bencana alam.

“Di Perpres itu ada diatur rencana pola tata ruang kawasan Danau Toba peruntukan kawasan hutan lindung dan rencana peruntukan kawasan budi daya. Jadi, jika memang ada dari kawasan yang diusulkan itu sudah memiliki sertifikat, pasti kita keluarkan dong. Jangankan yang sudah memiliki sertifikat, yang sudah diolah dan lahan produktif akan kita keluarkan dan harus diakui oleh pemerintah,” kata Halen.

Dia kembali menegaskan, untuk mendukung program nasional itu, pemerintah daerah bisa saja mengusulkan berapa luas kawasan yang akan dikelola oleh pemerintah pusat. Namun pertimbangan dan keputusannya tetap berada di tangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Jadi begini kadang-kadang orang terlalu sensitif, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda juga, hak-hak masyarakat tidak boleh kita abaikan. Makanya kalau ada konflik, ya silahkan berhubungan dengan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan di kabupaten, tapi kalau mentok, tanya samaku. Karna urusan kehutanan tidak kabupaten lagi. Nanti kalau ada yang menggugat, silahkan sampaikan ke menteri kehutanan. Karna menterilah yang menetapkan kawasan hutan,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Sekdakab Humbahas Saul Situmorang mengatakan sangat setuju dan sependapat dengan pernyataan Kadishut Provsu itu. Kata dia, dalam hal pengusulan kawasan kawasan pariwisata Taman Bunga Danau Toba kepada Gubernur untuk dikelola oleh BOPKPDT manjadi kawasan pariwisata Taman Bunga Danau Toba, pihaknya hanya bersifat administratif. Jadi segala yang berhubungan dengan tata batasnya adalah pihak Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provsu.

“Kita sangat senang dengan pernyataan pak Halen Purba itu. Dan memang kita juga berpikiran demikian. Yang memang sudah milik rakyat, Pemda itu harus memperjuangkan. Apalagi yang sudah bersertifikat. Jangankan yang memiliki sertifikat, apalagi lahan-lahan yang sudah dimamfaatkan sumber ekonomi oleh masyarakat itu nanti akan dikeluarkan dan usulkan. Jadi, nanti kita akan undang pihak Dinas Kehutanan dan masyarakat sekitar lokasi pembangunan Taman Bunga Danau Toba untuk mensosialisasikan hal itu. Yang pasti kalau ada program pemerintah jangan lah sampai merugikan rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya Kementerian Pariwisata Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata membuat iklan pengumuman studi amdal pembangunan kawasan pariwisata Taman Bunga Danau Toba di rencana lahan Badan Otorita Danau Toba.

Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam studi amdal di lahan seluas lebih kurang 573 hektar yang terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara itu antara lain, pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, drainase, air bersih,limbah, sampah, listrik, sewage treatment plant (STP), waste treatment plant (WTP), dan internet telekomunication (ITC). Kemudian, pembangunan taman bunga, pertanian, peternakan, agro industri dan logistik, hotel dan resort, serta restoran dan kafe. (BR8).

Sumber: Harian Sinar Indonesia Baru (SIB),  Senin 31 Juli 2017.