Tupoksi Bidang pemerintahan


    • Bidang Pemerintahan merupakan unit kerja Bappeda sebagai unsur lini dalam perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda.
    • Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan.
    • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
    1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
    2. pelaksanan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
    3. perumusan bahan kebijakan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan;
    4. perumusan, penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD Bidang Pemerintahan;
    5. pelaksanaan pembinaan penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD Bidang Pemerintahan;
    6. pengoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan;
    7. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
    8. pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan pada SKPD dan UKPD Bidang Pemerintahan;
    9. pemberian dukungan dalam penyusunan KUA dan PPAS Bidang Pemerintahan;
    10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
    11. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan.

SKPD dan UKPD yang menjadi lingkup tugas dan fungsi bidang pemerintahan terdiri dari:

  1. Inspektorat Daerah
  2. Badan Kepegawaian Daerah;
  3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak;
  5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  7. Satuan Polisi Pamong Praja;
  8. Sekretariat DPRD;
  9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  10. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
  11. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  12. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  13. Kecamatan; dan
  14. Kelurahan.

Subbidang Sekretariat dan Aparatur

Subbidang Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Subbidang Kependudukan, Komunikasi, Ketertiban dan Bencana