Tupoksi Bidang Ekonomi dan Pembangunan


  • Bidang Ekonomi dan Pembangunan merupakan unit kerja Bappeda sebagai unsur lini dalam perencanaan pembangunan pada lingkup ekonomi dan pembangunan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda.
  • Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan Pembangunan Daerah pada lingkup ekonomi dan pembangunan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  2. pelaksanan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  3. perumusan bahan kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan pembangunan;
  4. perumusan,penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD bidang ekonomi dan pembangunan;
  5. pelaksanaan pembinaan penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD  bidang ekonomi dan pembangunan;
  6. pengoordinasian, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada bidang ekonomi dan pembangunan;
  7. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah bidang ekonomi dan pembangunan;
  8. pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan pada SKPD dan UKPD bidang pemerintahan;
  9. pemberian dukungan dalam penyusunan KUA dan PPAS bidang ekonomi dan pembangunan;
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  11. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

SKPD dan UKPD yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:

  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  2. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian;
  3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  4. Dinas Ketahanan Pangan;
  5. Dinas Pertanian;
  6. Dinas Peternakan dan Perikanan;
  7. Dinas Pariwisata;
  8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  9. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  10. Dinas Perhubungan;
  11. Dinas Lingkungan Hidup; dan
  12. Bagian Ekonomi dan Pembangunan.

Subbidang Ekonomi

Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan

Subbidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup