Tupoksi SKPD


  • Bappeda merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
  • Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
  • Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan:
  1. penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Bappeda;
  2. pelaksanaan DPA Bappeda;
  3. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
  4. perumusan, penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD;
  5. pelaksanaan pembinaan penyusunan Renstra, Renja dan RKA perangkat Daerah;
  6. pengoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah;
  7. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
  8. pelaksanaan pembinaan perencanaan perangkat Daerah;
  9. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah;
  10. pemberian dukungan dalam penyusunan KUA dan PPAS;
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  12. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

Kepala Bappeda mempunyai tugas :

  1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
  2. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah/swasta dan pihak ketiga lain yang terkait dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsi; dan
  5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

Sekretariat mempunyai tugas :

  • Sekretariat merupakan unit kerja Bappeda sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi Bappeda yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda.
  • Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  3. pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda;
  4. pengoordinasianpelaksanaan tugas antar bidang Bappeda;
  5. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bappeda;
  6. pengelolaan kepegawaian Bappeda;
  7. pengelolaan keuangan Bappeda;
  8. pengelolaan ketatausahaan Bappeda;
  9. pengelolaan kerumahtanggaan Bappeda;
  10. pengelolaan perlengkapan Bappeda;
  11. pengelolaan dokumentasi dan arsip Bappeda;
  12. pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan internal Bappeda;
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai tugas dan fungsinya; dan
  14. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan  tugas dan fungsi.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
  • SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian Bappeda;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
    1. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
    2. melaksanakan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
    3. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk surat masuk Bappeda;
    4. melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Bappeda;
    5. melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan kantor Bappeda;
    6. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Bappeda;
    7. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Bappeda;
    8. memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Bappeda;
    9. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Bappeda;
    10. memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Bappeda;
    11. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Bappeda;
    12. melaksanakan pengelolaan dokumen ASN Bappeda;
    13. melaksanakan orientasi tugas ASN baru Bappeda;
    14. memproses pendayagunaan ASN Bappeda;
    15. mengurus pengembangan karir ASN Bappeda;
    16. mengurus kesejahteraan ASN Bappeda;
    17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Bappeda sesuai dengan tugasnya; dan
    18. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan Bappeda.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  1. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  3. menghimpun bahan dan menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda;
  4. mengoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda;
  5. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi Bappeda;
  6. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ Bappeda;
  7. menyusun anggaran kas Bappeda;
  8. memproses pengajuan SPD dan SPM Bappeda;
  9. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Bappeda;
  10. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Bappeda;
  11. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Bappeda;
  12. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Bappeda;
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Bappeda; sesuai dengan tugasnya; dan
  14. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Pemerintahan

Bidang Ekonomi Pembangunan

Bidang Administrasi, Kesejahteraan Rakyat dan  Penelitian Pengembangan

 

Kelompok Jabatan Fungsional

  • Bappeda memiliki kelompok jabatan fungsional perencana, peneliti dan jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Bappeda.
  • Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. mempunyai etos kerja yang baik;
  2. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
  3. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  4. dihormati dikalangan pejabat fungsional Bappeda;
  5. memberikan sikap keteladanan; dan
  6. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Bappeda.
  • Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Bappeda diatur dengan Peraturan Bupati.